 |
| Rapat Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni di Gedung DPR RI, Kamis (4/12/2025). (Foto : dpr.go.id) |
Titiek Soeharto misalnya. Ketua Komisi IV DPR RI sangat berang, mengetahui konvoi truk pengangkut kayu gelondongan melintas di Sumatera, dua hari setelah bencana alam besar melanda Sumatera.
"Terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter satu setengah meter itu berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu? Apa salah tuh kayu?" kata Titiek Soeharto saat rapat dengan Menteri Kehutanan di Gedung DPR RI, Kamis (4/12/2025).
Padahal, Titiek menambahkan, ada banyak sekali manfaat yang diberikan pepohonan itu terhadap hutan di Indonesia.
"Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia. Mencegah erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia, kok dipotong begitu saja?" ujarnya.
Titiek menilai perusahaan pengangkut kayu gelondongan itu sama saja seperti mengejek rakyat Sumatera yang sedang berduka.
"Lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di jalan raya dua hari setelah peristiwa banjir ini. Sungguh menyakitkan pak Menteri. Ini kalau orang Jawa bilang, ngece. Apa ngece? Mengejek. Perusahaan ini ngejek gitu loh. baru di sana kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia," tegas politikus Gerindra itu dengan nada kesal.
Titiek pun meminta kepada Raja Juli Antoni untuk segera mencari tahu perusahaan pengangkut kayu gelondongan itu.
"Saya minta kepada Bapak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu dan tolong jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua ini. Saya tidak mau, kami tidak mau hanya sekedar moratorium-moratorium, itu besok-besok saya dibilangin. Tapi dihentikan, enggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong," pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menyarankan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk mundur dari posisinya jika tak mampu mengatasi persoalan hutan yang ada di Indonesia.
Raja Juli Tak paham soal kehutanan
"Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya izin semua disetop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter dua meter bisa tumbuh kembali sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu," tegas Usman dalam rapat dengan Menteri Kehutanan itu.
"Sehingga mohon izin teman-teman Komisi IV, saya keras karena saya paling hatinya kasih sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan," tegasnya.
Menteri Perhutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengaku bahwa ia tak pernah sekalipun mengeluarkan izin penebangan kawasan hutan selama menjadi menteri.
"Saya sudah katakan, saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun ya, yang baru ya. Yang justru saya terbitkan adalah PBPH untuk jasa lingkungan atau RE, Restorasi Ekosistem," kata Raja Juli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025). (dicky irawan)
