 |
| Salah satu titik lokasi pengungsian di Medan Labuhan yang tidak memiliki dapur umum. (Foto : ist) |
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Medan, Dr. H. Muslim M.S.P mengatakan, harusnya Pemko Medan melalui pihak kecamatan, kelurahan hingga kepala lingkungan langsung menyiapkan dapur umum di setiap tempat pengungsian begitu bencana terjadi.
Tapi faktanya, sangat banyak lokasi pengungsian yang tidak memiliki dapur umum. Akibatnya, banyak warga di lokasi pengungsian yang kelaparan menunggu datangnya bantuan makanan.
"Misalnya di Medan Marelan, itu banyak tempat pengungsian yang tidak punya dapur umum. Seharusnya sejak awal Pemko Medan menginstruksikan Camat, Lurah dan Kepling untuk membuat dapur umum di setiap lokasi pengungsian. Kalau hanya menunggu datangnya makanan dari Pemko Medan, itu jelas sangat lambat, sementara warga yang terkena bencana sudah kelaparan," ungkap wakil rakyat dari Medan Utara itu, Minggu (30/11/2025) sore.
Atas kejadian itu, Muslim pun menilai, Pemko Medan tidak mampu mengeluarkan kebijakan secara cepat sehingga perangkat-perangkat kerjanya tidak bisa bergerak cepat dalam menghadirkan bantuan yang sangat dibutuhkan oleh seluruh warga yang terdampak.
Padahal, sebanyak 19 kecamatan di Kota Medan yang terdampak banjir dan sebanyak 305 titik lokasi pengungsian yang butuh penanganan cepat.
"Kita menilai Pemko Medan tidak siap menghadapi bencana banjir kemarin. Pemko Medan tidak langsung mengeluarkan kebijakan yang membuat mereka bergerak cepat, sehingga Pemko Medan terkesan lambat dalam memberikan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana tersebut," tegasnya.
Selain itu, Muslim menambahkan, akses menuju lokasi pengungsian sudah terputus akibat tingginya banjir. Hal itu pun menyebabkan sulitnya bantuan makanan tiba di lokasi pengungsian.
"Kalau ada dapur umum didirikan di setiap lokasi pengungsian, tentunya warga tidak lagi hanya berharap datangnya bantuan makanan. Harusnya ketersediaan dapur umum itu disiapkan sejak awal, karena cuaca ekstrem ini juga sudah diingatkan sejak awal oleh BMKG. Bayangkan banjir terjadi 27 November, tapi banyak warga yang baru kemarin (29/11) dapat bantuan nasi bungkus. Sudah terlambat," kesalnya.
Padahal, Muslim menambahkan, Pemko Medan memiliki anggaran BTT atau Belanja Tidak Terduga. Anggaran itu bisa digunakan untuk kondisi darurat.
"Memang disiapkan untuk keperluan darurat seperti bencana banjir ini. Bayangkan bagaimana sengsaranya warga yang terkena banjir kemarin, khususnya warga di Medan Utara. Sudah lah sulit mendapatkan makanan, tiga hari listrik padam, tiga hari tidak ada air bersih, akses telepon dan internet pun tidak ada," ungkapnya.
Begitu juga dengan pelayanan kesehatan. Muslim juga menilai Muslim pelayanan kesehatan yang disiapkan Pemko Medan pasca terjadinya bencana masih sangat minim.
"Jangan Pemko Medan berfikir surut banjir ini lalu selesai masalah. Justru penanganan pasca banjir ini sangat penting. Utamanya soal kesehatan masyarakat pasca banjir, sebab ada banyak warga yang sakit akibat bencana banjir ini. Saya melihat, cukup lemah layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat pasca banjir ini," pungkasnya. (dicky irawan)
