3,2 Juta Orang Terdampak Banjir dan Longsor di Sumut, Pemerintah Belum Juga Tetapkan Status Bencana Nasional

Hingga saat ini, Kamis (4/12/2025), pemerintah belum menetapkan bencana nasional terkait bencana alam, berupa banjir dan tanah longsor di Sumatera.

Editor: Tan

Proses pembukaan jalan akibat tanah longsor dari Sumatera Utara menuju Aceh Tamiang, Selasa (2/12/2025). (Foto : BNPB)

MEDAN - Hingga saat ini, Kamis (4/12/2025), pemerintah belum menetapkan bencana nasional terkait bencana alam, berupa banjir dan tanah longsor di Sumatera. 

Padahal, berdasarkan data yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah warga terdampak akibat banjir dan tanah longsor itu sudah mencapai 3,2 juta orang. 

Hal itu disebabkan banyaknya titik banjir dan titik longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) 

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar merinci jumlah titik longsor dan banjir di tiga provinsi di Sumatera. 

Seperti di Sumut, memiliki titik longsor paling banyak. Totalnya, sebanyak 113 titik longsor dan 20 titik banjir yang memutus akses ke beberapa daerah. 

"Di Sumut, ini ada 20 titik banjir. Sudah tertangani 16 titik (kerusakan jalan dan jembatan). Kemudian ada 113 titik Longsor, sudah fungsional 80 titik (yang sempat terputus), 30 titik belum bisa dilalui masih dalam proses penanganan," ungkap Roy Rizali Anwar, melansir dari detik.com, Kamis (4/12/2025). 

Roy Rizali Anwar menambahkan, terdapat 27 titik banjir dan 59 titik longsor di Aceh yang memutus akses. Kemudian untuk Jembatan, 22 titik jembatan rusak dan terputus, serta 3 titik jalan amblas. 

Sedangkan di Sumatra Barat, terdapat 15 titik banjir dan 73 titik Longsor. "54 titik sudah ditangani, 6 titik masih berproses, dan 13 titik belum dapat dilalui karena dalam prosesnya," terangnya. 

Walau banyakny korban yang terdampak dan infrastruktur yang rusak, namun pemerintah belum juga menetapkan status bencana nasional. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno mengatakan walau belum ditetapkan sebagai bencana nasional, penanganan bencana sudah dilakukan secara nasional. 

Terbukti, Pratikno mengatakan, seluruh kementerian/lembaga telah diperintahkan Presiden Prabowo untuk mengerahkan sumber daya maksimal. 

"Seluruh kementerian/lembaga diperintahkan oleh Bapak Presiden termasuk TNI-Polri, BNPB dan semua komponen untuk mengerahkan sumber dayanya semaksimal mungkin menangani bencana di Sumatera. Jadi sekali lagi penanganannya benar-benar penanganan full kekuatan secara nasional," kata Pratikno di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025). (dicky irawan)

Share:
Komentar

Berita Terkini