 |
| Menko PMK Pratikno dalam di Posko Nasional Penanggulangan Bencana Alam di Wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025). (Foto: BPMI Setpres) |
“Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai (DSP)," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam di Posko Nasional Penanggulangan Bencana Alam di Wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025), dikutip dari keterangan resmi BPMI Setpres.
Menurut Pratikno, seluruh kementerian dan lembaga telah diinstruksikan untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital.
"Artinya, terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga, baik itu BNPB, termasuk juga, luar biasa, dari TNI dan Polri," bebernya.
Saat ditanya apakah instruksi itu dapat diterjemahkan sebagai status bencana Sumatera menjadi bencana nasional? Pratikno tidak menjawab secara tegas.
"Jadi, yang saat ini terjadi adalah seluruh kementerian dan lembaga diperintahkan oleh Presiden, termasuk TNI, Polri, dan BNPB, dan semua komponen untuk mengerahkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin menangani bencana di Sumatera. Ini penanganannya benar-benar penanganan full kekuatan secara nasional," kata Pratikno.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, saat ini pemerintah mengutamakan penanganan bencana yang terjadi ketimbang memperdebatkan status bencana. Seluruh sumber daya nasional telah dikerahkan untuk mempercepat proses penanganan di tiga provinsi.
"Yang paling penting adalah penanganannya. Saudara-saudara tadi sudah bisa lihat bahwa semenjak terjadinya bencana di Aceh, Sumatera Utara,maupun juga Sumatera Barat, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan," tandasnya.
"Jadi berkenaan dengan masalah status (bencana nasional), itu banyak pertimbangan. Dan sampai hari ini, kita, pemerintah merasa bahwa dengan penanganan yang cukup masif, semua sumber daya nasional dikerahkan, nah itu sementara pilihan yang diambil," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Pratikno memastikan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar. Penanganan tidak hanya berfokus pada tanggap darurat, tetapi juga memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) demi memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
Selain itu, struktur komando terus diperkuat melalui posko terpadu di provinsi dan kabupaten yang didukung BNPB, TNI, Polri, dan kementerian terkait. Sistem distribusi logistik dipastikan berjalan cepat untuk menjangkau wilayah-wilayah yang terputus aksesnya.
Pemerintah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sangat lebat hingga akhir tahun yang disampaikan BMKG. Langkah mitigasi disiapkan untuk menekan risiko lanjutan di daerah rawan.
“BMKG sudah menyampaikan ada potensi hujan lebat, bahkan sangat lebat sampai akhir tahun ini, termasuk di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua,” ucapnya.
Pratikno menyampaikan bahwa pemerintah mulai menata fase rehabilitasi dan rekonstruksi dengan target 100 hari dan rencana kerja satu tahun. Publik diharapkan dapat mengawasi capaian secara terukur.
“Lead agency untuk fase tanggap darurat sekarang ini tetap BNPB. Fase rehab rekon telah mulai dipersiapkan. Targetnya dalam 100 hari dan timeline satu tahun disiapkan agar publik dapat mengawasi capaian secara terukur. Fokus pemerintah bukan hanya membagi bantuan logistik seperti beras dan mie instan, tapi menjaga semua warga agar punya harapan untuk membangun kembali kehidupannya,” ungkapnya.
Turut hadir dalam keterangan pers Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan para Kepala Staf TNI.(srm/era)
