Proyek Penanganan Banjir di Medan Belum Terlihat Manfaatnya, Komisi IV Minta Diaudit Secara Teknis

RDP Komisi IV DPRD Medan terkait penanganan banjir, Selasa (25/11/2025). (Foto : suarakyatmedan.com/dicky)

MEDAN - Proyek penanganan banjir di Kota Medan belum terlihat manfaatnya, seperti kolam retensi, U-ditch dan drainase. Padahal, sudah menelan anggaran yang cukup besar. 

Anggota Komisi IV DPRD Medan, Datuk Iskandar Muda, A.Md pun mendorong dilakukannya audit teknis terhadap seluruh proyek pengendalian banjir dan mempublikasikan hasilnya kepada masyarakat agar penggunaan anggaran lebih transparan. 

"Hari ini kita sudah memiliki kolam retensi yang dibangun dengan biaya puluhan miliar, sampai saat ini belum mampu menahan puncak banjir. Pemasangan U-ditch dinilainya hanya bersifat parsial dan tidak terhubung ke jaringan drainase utama, sehingga tidak menyelesaikan persoalan dari hulu ke hilir, begitu juga dengan proyek pengendali banjir lainnya. Untuk itu kita mendoronga adanya audit teknis terhadap seluruh proyek ini sehingga hasilnya bisa  kita ketahui guna menyimpulkan langkah ke depan dalam pengendalian masalah banjir," paparnya saat Rapat Dengar Pendapat di Komisi IV, membahas penanganan banjir dan normalisasi sungai di Kota Medan (Sungai Badera, Sungai Selayang, Sungai Babura, Sungai Deli, Sungai Area KIM), ‎Selasa (25/11/2025) di Ruang Komisi IV DPRD Kota Medan. 

Datuk menilai, akar masalah banjir di Medan adalah perencanaan proyek yang tidak terintegrasi, sedimentasi dan sampah yang menumpuk, pembebasan lahan yang tersendat, serta koordinasi antarinstansi yang lemah. “Bukan kurang proyek, tapi proyeknya tidak terhubung. Ini masalah tata kelola,” paparnya. 

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak menyesalkan sikap Pemko Medan yang tidak maksimal menyerap bantuan dari World Bank, Rp 1,5 triliun untuk penanganan banjir di Kota Medan. 

"Persoalan banjir masalah serius di Kota Medan. Anehnya, ada bantuan Bank Dunia Rp 1.5 Triliun untuk mengatasi banjir tetapi pejabatnya tidak bisa menggunakan dengan baik. Ada apa ini?. Dugaan kita masalah banjir di Medan dipelihara seakan benar. Buktinya alokasi di APBD cepat dikerjakan karena berlomba mendapat fee proyek," ketus Paul Simanjuntak. 

Paul menambahkan, anggaran penanganan banjir yang besumber dari APBD Pemko Medan sekitar Rp 1 Triliun setiap tahunnya sejak Tahun 2022 lancar digunakan. Tapi, hasilnya sangat mengecewakan. 

"Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran alias asal asalan dan terbukti masalah banjir di Medan hingga saat ini tak kunjung teratasi," ujarnya. (dicky irawan)