.jpeg) |
Foto: Pemprov Sumut
“Inflasi bukan sekadar angka statistik, tapi cerminan beban hidup masyarakat di lapangan. Karena itu, kita ambil langkah cepat dan terukur agar harga, terutama bahan pangan, bisa segera stabil,” ujar Bobby dalam keterangan tertulis, Selasa (7/10/2025).
Pernyataan itu disampaikan usai Bobby mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman No. 41, Medan, Senin (6/10).
Bobby menjelaskan, tekanan inflasi di Sumut dipicu oleh naiknya harga beberapa komoditas utama seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan 11 langkah cepat yang akan dijalankan dalam tiga bulan ke depan.
Langkah-langkah tersebut antara lain:
1. Pembagian gratis komoditas penyumbang inflasi.
2. Program bundling beras SPHP harga murah dengan cabai merah.
3. Percepatan penyaluran bantuan pangan.
4. Pelaksanaan pasar murah di berbagai daerah.
5. Intervensi pada sistem tata niaga pangan.
6. Sidak rutin ke pasar.
7. Monitoring distribusi bahan pangan.
8. Penguatan kerja sama antar daerah.
9. Penugasan BUMD dalam pengelolaan cabai dan bawang merah.
10. Antisipasi ketersediaan pasokan untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis).
11. Pembentukan Toko Pantau Inflasi di beberapa titik strategis.
Bobby menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut akan dijalankan berdasarkan prinsip 4T — tepat lokasi, tepat komoditi, tepat sasaran, dan tepat waktu.
“Kita ingin dampaknya benar-benar terasa langsung oleh masyarakat,” tegas Bobby.
Bobby menilai bahwa pengendalian inflasi tidak bisa hanya bergantung pada operasi pasar. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk peran aktif BUMD pangan daerah dalam menjaga stabilitas stok dan distribusi bahan pokok.
Untuk itu, Bobby menugaskan PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dhirga Surya, dan PT Pembangunan Sumatera Utara (PPSU) untuk terlibat langsung dalam pengelolaan dan penyaluran pasokan cabai, bawang, dan beras di daerah.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menambahkan bahwa Pemprov Sumut juga memperkuat kapasitas produksi pangan lokal dan memperbaiki rantai pasok dari hulu ke hilir.
“BUMD pangan akan kita dorong menjadi bagian dari ekosistem pangan strategis, dengan menggandeng kelompok tani serta pemerintah kabupaten dan kota. Tujuannya agar pasokan tetap terjaga dan tidak bergantung pada daerah lain,” jelas Poppy.
Menurutnya, apabila produksi dan distribusi di dalam provinsi kuat, maka harga akan lebih stabil dan inflasi bisa terkendali.
Koordinasi dan Transparansi Publik
Selain upaya teknis, Pemprov Sumut juga memperkuat koordinasi antara TPID Provinsi, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, dan Satgas Pangan. Setiap perkembangan akan dikomunikasikan secara terbuka melalui siaran pers dan konferensi pers berkala.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat mengenai kondisi harga serta kebijakan pengendalian inflasi yang sedang dijalankan pemerintah daerah.
