 |
| Foto : Istimewa |
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi provinsi. Menurutnya, kerja sama strategis dengan dunia usaha menjadi kunci utama menghadapi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang kini diarahkan untuk memperkuat investasi.
Pesan tersebut disampaikan Bobby saat membuka North Sumatera Investment Industry Trade & Halal Expo 2025, kegiatan yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumut di Aula Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Tapian Daya, Jalan Gatot Subroto, Medan, Senin (13/10/2025).
Bobby menilai, kebijakan nasional yang memberi kemudahan dan insentif bagi investor sebagaimana digagas Presiden RI Prabowo Subianto menjadi peluang besar bagi Sumut untuk mempercepat pertumbuhan ekonominya. Karena itu, ia mengajak seluruh kepala daerah untuk menjalin kemitraan erat dengan pelaku usaha di wilayah masing-masing.
“Hubungan yang harmonis antara pemerintah dan dunia usaha akan menghasilkan pertumbuhan yang nyata. Saat ini kita berjalan beriringan, dan tinggal menunggu hasil konkret dari kerja sama ini,” ujar Bobby.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di luar Pulau Jawa, Sumut diharapkan mampu memberikan andil pertumbuhan antara 6,7 hingga 7,2 persen.
“Target kami, Sumatera Utara bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,7 hingga 7,2 persen. Banyak faktor yang memengaruhi capaian ini, seperti belanja pemerintah untuk layanan publik, kebijakan fiskal, dan peningkatan investasi. Jadi, penyesuaian transfer ke daerah bukan berarti pengurangan, melainkan upaya agar kebijakan menjadi lebih efisien dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Bobby juga menguraikan bahwa total penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) mencapai lebih dari Rp9 triliun — terdiri atas sekitar Rp1,1 triliun di tingkat provinsi dan Rp8 triliun untuk kabupaten/kota. Dana tersebut, katanya, harus dimanfaatkan secara produktif melalui kerja sama yang konstruktif antara pemerintah dan sektor swasta.
“Kepala daerah harus lebih bersahabat dengan pelaku usaha. Kebijakan pemerintah sebaiknya diarahkan untuk mendukung kemajuan dunia usaha. Perlakuannya harus seperti mengasuh bayi—diberi perhatian dan dukungan agar bisa tumbuh sehat dan cepat. Jangan sampai dunia usaha justru terhambat seperti anak yang mengalami stunting. Kita harus bentangkan karpet merah bagi para investor,” tegas Bobby.
