 |
| Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Rina Sa’adah. (foto/ist) |
Rina menilai temuan ini bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menutup keran impor beras untuk memperkuat kedaulatan pangan. Ia meminta pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan secara transparan dan menjatuhkan sanksi tegas apabila terbukti terjadi pelanggaran.
“Kami mengecam masuknya 250 ton beras ilegal dari Thailand. Ini pelanggaran serius terhadap amanah Presiden Prabowo yang menutup impor beras. Pemerintah harus mengusut tuntas dan tidak boleh ada yang bermain-main dengan kebijakan nasional. Jika sudah diketahui siapa dalangnya, kenakan sanksi tegas tanpa kompromi,” ujar Rina di Jakarta, Senin (24/11/2025).
Ia menilai masuknya ratusan ton beras ilegal menunjukkan lemahnya pengawasan sehingga membuka celah bagi penyelundupan. Rina meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh agar praktik serupa tidak berulang. “Fakta bahwa 250 ton beras bisa masuk menunjukkan adanya celah yang tampaknya sudah lama dimanfaatkan. Pemerintah perlu menutup celah itu dan menindak siapa pun yang terlibat,” katanya.
Rina juga menyebut jumlah 250 ton menunjukkan adanya dugaan jaringan terorganisir. Menurutnya, skala sebesar itu tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan logistik yang kuat. “Ini bukan pelanggaran biasa. Pemerintah harus membongkar sampai ke akar, bukan hanya menangkap pelaku lapangan,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa masuknya beras ilegal berpotensi mengganggu stabilitas harga dan merugikan petani lokal karena beras impor biasanya dijual lebih murah. “Jumlah kecil saja bisa mengganggu pasar, apalagi ratusan ton. Ini ancaman bagi daya saing petani dan ketahanan pangan,” tegasnya.
Saat ini stok beras nasional berada pada level aman, yakni hampir 4,2 juta ton. Namun Rina meminta pemerintah tetap memperketat pengawasan agar kondisi stok yang baik tidak membuat sistem kontrol melemah.
Kasus beras ilegal di Sabang berawal dari laporan penemuan 250 ton beras impor di sebuah gudang. Menteri Pertanian Amran telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk menghentikan aktivitas di lokasi serta memastikan beras tersebut tidak beredar di masyarakat.(tan)
