![]() |
| Kantor DPRD Kabupaten Deli Serdang. (Foto : ist) |
Hamdani ketika dimintai tanggapannya terkait pemberitaan sebelumnya dimana Pengamat menilai bila Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan bergabung ke Partai Gerindra dari sebelumnya Partai Golkar sedikitnya ada dua dampak.
Pertama berdampak pada posisi tawar politik Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo yang memang kader Partai Gerindra dan kedua, Partai Golkar sangat memungkinkan menjadi oposisi di Pemerintahan Deli Serdang.
Menanggapi hal itu, Hamdani mengatakan bahwa pihaknya akan menjadi partai penyeimbang kepentingan dalam memutuskan kebijakan.
“Jadi kita akan berperan aktif, bahkan menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik yang tidak pro ke rakyat. Karena kita duduk di gedung ini berkat dukungan rakyat,” paparnya.
Menurutnya, Fraksi Partai Golkar akan terus mengawasi anggaran yang tidak pro ke rakyat. "Apalagi sifatnya menghambur-hamburkan anggaran pasti akan kita kritisi. Apalagi anggaran untuk kepentingan pribadi atau golongan, pasti kita pertanyakan dan soroti,” ujarnya.
Hamdani pun menyebut DPRD mulai hari ini sudah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). “Kalau anggaran untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat kita dari Fraksi Golkar dan partai-partai lainnya pasti mendukung 100 persen,” ujarnya.
Diketahui sebelumnya, hubungan Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan dengan Partai Golkar 'memanas'. Asri Ludin yang merupakan kader Partai Golkar tidak hadir dalam rangkaian menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut) di Pasar Kamu, Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu (18/10/2025) lalu.
Tidak itu saja baliho Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama Ketua DPD Golkar Sumut Ijeck mengucapakan Dirgahayu Republik Indonesia ditertibkan (dipotong) yang langsung dihadiri Asri Ludin Tambunan.
Saat itu Ijeck merespon dengan "sentilan" bila saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) saja baru merapat ke partai.
"Ya itu saya bilang kalau pas kampanye, biasa Kepala Daerah dia merapat ke partai, setelah terpilih kan asik memikirkan rakyat, lupa ke Partai Golkar. Tapi gak papa, kita tetap berjuang mendukung pembangunan yang penting adalah bagaimana kepala daerah memang pembangunannya untuk masyarakat," kata Ijeck. (srm/dik)
