 |
| Ilustrasi program MBG yang menjadi salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. (Foto : Instagram @badangizinasional.ri) |
Edy Wuryanto mengatakan keberadaan ahli gizi dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersifat wajib. Tidak heran, jika BGN membutuhkan banyak ahli gizi hingga akhir tahun ini.
Tapi sayangnya, target mendapatkan 30 ribu ahli gizi hingga akhir tahun 2025 tidak sebanding dengan kapasitas lulusan perguruan tinggi saat ini.
“Keberadaan ahli gizi di SPPG itu sifatnya mutlak wajib. Nah, persoalannya kan tiba-tiba di tahun 2025 negara membutuhkan sebanyak 30 ribu ahli gizi. Sementara perguruan tingginya itu terbatas dan jumlah lulusan setiap tahun terbatas,” papar Edy Wuryanto, melansir dari dpr.go.id, Kamis (20/11/2025).
Edy pun mendorong BGN menyiapkan skema delegasi wewenang dari ahli gizi kepada tenaga kesehatan lain yang memiliki kompetensi mendekati profesi ahli gizi tersebut.
Edy menambahkan, tenaga kesehatan yang dapat menerima delegasi wewenang tersebut mencakup lulusan kesehatan masyarakat maupun teknologi pangan, selama bekerja di bawah standar kompetensi dan kewenangan yang ditetapkan ahli gizi.
Dengan mekanisme ini, ia berharap pelayanan gizi tetap memenuhi standar keselamatan di tengah sumber daya tenaga ahli
Edy menilai langkah ini penting, agar standar keamanan MBG tetap terjaga dan risiko keracunan tidak kembali terjadi. "Komisi IX telah meminta BGN untuk mencari solusi terbaik. Solusinya adalah dicari tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan dan keterangan mendekati ahli gizinya,” pungkasnya.
Hal senada diungkapkan oleh anggota DPR RI lainnya. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru’yat mengatakan keberhasilan program MBG sangat bergantung pada standar mutu makanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya pelajar.
Achmad Ru’yat pun meminta agar setiap SPPG memperhatikan tiga komponen penting dalam pengelolaan makanan bergizi. “Saya ingin memastikan bahwa program prioritas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tentang makan bergizi gratis sukses dengan memastikan bahwa setiap SPPG ada ahli gizi yang memastikan makanan itu aman, sehat, layak konsumsi, dan tentu bergizi,” papar Ru’yat.
Achmad Ru'yat menilai, keberadaan ahli gizi sangatlah penting untuk mensukseskan program MBG tersebut. "Saya dari IPB juga melihat ada ahli-ahli gizi dari IPB serta banyak sekali dari akademi-akademi gizi di berbagai provinsi di Indonesia. Karena itu saya meminta BGN memastikan bahwa ahli gizi tersedia di setiap SPPG,” jelasnya.
Selain kehadiran ahli gizi, Ru’yat juga menekankan pentingnya manajemen yang profesional serta pengelolaan keuangan yang akuntabel.
“Yang kedua, manajer yang profesional. Yang ketiga, ahli keuangan yang bisa menata keuangan dalam dapur SPPG dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (dicky irawan)
