Pemprov Sumut dan Kemen PPPA Sepakat Perkuat Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Wakil Gubernur Sumut Surya (tiga dari kanan) menghadiri kegiatan Advokasi Penguatan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak bersama Menteri PPPA RI Arifah Fauzi di Aula Raja Inal Siregar, Jumat malam (7/11/2025).(foto/ist)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menandatangani kesepakatan bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia untuk memperkuat upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak di daerah ini.

Penandatanganan dilakukan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, (7/11/2025) malam. Kesepakatan ini juga melibatkan lembaga pendidikan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan Islam sebagai mitra strategis dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Wagubsu Surya mengatakan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi agenda strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut 2025–2029. 

Program ini sejalan dengan misi kelima, yakni memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun masyarakat Sumut yang tangguh, serta menjadi bagian dari program prioritas kedua dari 17 program utama, yaitu Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas yang Berkarya dan Berprestasi.

“Kita berkomitmen kuat dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bahkan, kita berhasil menurunkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dari 0,425 menjadi 0,399 pada tahun 2024,” ujar Surya.

Namun, lanjut Surya, tantangan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di Sumut masih cukup besar. Hingga Oktober 2025, tercatat sebanyak 1.444 kasus kekerasan terjadi di berbagai daerah di Sumut.

“Perlindungan perempuan dan anak masih menjadi tantangan serius. Karena itu, kita perlu memperkuat kerja sama lintas sektor, mulai dari lembaga perlindungan, institusi pendidikan, hingga aparat penegak hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi mengapresiasi langkah Pemprov Sumut dalam memperkuat kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Ia menyebut, Sumut telah menunjukkan kemajuan signifikan dan menjadi salah satu provinsi penerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2023.

Selain itu, pada tahun 2025, sebanyak 15 kabupaten/kota di Sumut juga meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA). Kabupaten Deli Serdang berhasil meraih kategori tertinggi (Nindya), disusul Medan, Labuhanbatu Utara, Tebingtinggi, Labuhanbatu, dan Serdangbedagai (kategori Madya), serta Binjai, Asahan, Batubara, Tapanuli Selatan, Karo, Sibolga, Padangsidimpuan, dan Padanglawas Utara (kategori Pratama).

“Saya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumut atas berbagai capaian yang telah diraih, serta kepada para bupati dan wali kota yang telah melaksanakan kebijakan pembangunan berperspektif perempuan dan anak,” ujar Arifah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumut Saiful Anwar Matondang, Rektor USU Muryanto Amin, Staf Ahli I TP PKK Titiek Sugiarti, Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Nurhayati, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, serta para bupati/wali kota se-Sumut dan perwakilan OPD terkait.(tan)