 |
Sisa reruntuhan gedung di Gaza, Palestina usai dibombardir Israel. (Foto : un.org) |
Sedangkan 2 negara lainnya, Rusia dan China lebih memilih abstain. Kedua negara itu tidak menggunakan hak veto untuk menggagalkan langkah itu.
Hingga akhirnya, Dewan Keamanan PBB pada Senin (17/11/2025) mengesahkan sebuah resolusi rancangan Amerika Serikat (AS) yang bertujuan melangkah lebih jauh dari gencatan senjata rapuh di Gaza menuju perdamaian yang lebih berkelanjutan dan rekonstruksi wilayah yang hancur itu.
AS sangat mendorong pengesahannya dan Trump memuji hasilnya melalui unggahan panjang di media sosial.
"Selamat kepada Dunia atas Voting luar biasa di Dewan Keamanan PBB, beberapa saat lalu, yang mengakui dan mendukung BOARD OF PEACE (DEWAN PERDAMAIAN), yang akan saya pimpin, dan mencakup para Pemimpin paling kuat dan dihormati di seluruh Dunia," tulis Trump, melansir dari akun medsosnya, Selasa (18/11/2025).
Salah satu rancangan resolusi tersebut, yakni membentuk Dewan Perdamaian sebagai otoritas transisi dan pembentukan Pasukan Stabilitas Internasional atau ISF sementara di Gaza.
Trump mengatakan Senin bahwa para anggota dewan dan banyak pengumuman menarik lainnya, akan disampaikan dalam beberapa minggu mendatang.
Sementara itu, Kelompok milisi Hamas Palestina menolak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang mengizinkan pengerahan ISF di Jalur Gaza.
Dalam sebuah pernyataan pada Senin (17/11), Hamas menyebut resolusi usulan AS itu tidak memenuhi tuntutan dan hak politik serta kemanusiaan rakyat Palestina. Hamas menilai alih-alih menjaga perdamaian, resolusi ini cuma mendorong kendali asing di Jalur Gaza.
"Menugaskan pasukan internasional dengan tugas dan peran di wilayah Jalur Gaza, termasuk melucuti senjata kelompok perlawanan, sama dengan mencabut netralitas pasukan dan mengubahnya menjadi pihak yang terlibat dalam konflik yang mendukung pendudukan," demikian pernyataan Hamas, melansir dari Reuters. (dicky irawan)
