 |
| Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menggelar konperensi pers terkait beras impor ilegal asal Thailand, Minggu (23/11/2025). (Foto : pertanian.go.id) |
Andi Amran Sulaiman pun langsung menggelar konperensi pers, Minggu (23/11/2025) terkait temuan beras impor ilegal tersebut.
Diketahui, kasus impor beras ilegal ini bermula dari laporan yang masuk sekitar pukul 14.00 WIB tadi bahwa ditemukan 250 ton beras impor ilegal di sebuah gudang di Sabang, Aceh.
Gudang itu milik perusahaan swasta PT Multazam Sabang Group, perusahaan yang dilaporkan melakukan impor tanpa izin pemerintah pusat.
Amran Sulaiman menegaskan bahwa impor beras itu adalah ilegal karena tidak memiliki izin dari pemerintah pusat. Soalnya, Amran Sulaiman mengaku telah menerima laporan bahwa izin impor dari Thailand telah terbit sebelum rapat koordinasi mengenai impor beras digelar pada 14 November 2025.
"Rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan," ungkap Amran Sulaiman.
Atas dasar itu, Kementerian Pertanian pun menelusuri dugaan penyelundupan 250 ton beras ilegal asal Thailand yang masuk melalui Sabang, Aceh itu. Soalnya, ada, indikasi penerbitan izin sebelum rapat koordinasi resmi pemerintah.
Amran pun langsung berkoordinasi dengan seluruh bawahannya di Kementerian Pertanian dan tidak ada satu pun yang mengaku telah memberikan izin impor tersebut.
"Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi, Bapanas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan," paparnya. "Pelaku memang sengaja merencanakan impor tanpa persetujuan pemerintah pusat," sambung Amran.
Tak puas dengan jawaban dari bawahannya, Amran Sulaiman pun berkoordinasi lintas kementerian. Amran pun menanyakan izin impor itu kepada Kementerian Perdagangan. "Kami telpon Menteri Perdagangan tadi langsung, beliau katakan bahwa tidak ada, tidak izin," ungkap Amran.
Atas dasar itu, Amran pun langsung segera berkoordinasi dengan Kapolda, Kabareskrim dan Pangdam untuk menghentikan aktivitas di gudang, tempat penyimpanan beras impor ilegal itu.
Pemerintah kemudian memerintahkan penyegelan untuk memastikan beras ilegal tersebut tidak beredar keluar. "Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Soalnya, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh import karena stok kita banyak," pungkasnya. (dicky irawan)
