Festival Akhir Tahun 2025 di Medan Batal, Fraksi PKS : Ini Bentuk Empati Pemimpin kepada Rakyat

Festival akhir tahun 2025 batal digelar di Kota Medan. Padahal, sebelumnya Pemerintah Kota (Pemko) Medan sudah menganggarkan anggaran Rp 1 miliar

Editor: Tan
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan. (Foto : dok PKS)
MEDAN - Festival akhir tahun 2025 batal digelar di Kota Medan. Padahal, sebelumnya Pemerintah Kota (Pemko) Medan sudah menganggarkan anggaran Rp 1 miliar untuk acara tersebut.

Wali Kota Medan, Rico Waas telah menyatakan bahwa festival perayaan malam tahun baru tidak dilaksanakan dan anggarannya menjadi Silpa. Ia menegaskan bahwa pemanfaatan anggaran ke depan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk untuk perbaikan infrastruktur yang terdampak banjir.

Pembatalan kegiatan tersebut juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Odi Anggia Batubara. Ia menjelaskan bahwa situasi bencana di sejumlah wilayah, termasuk banjir yang melanda Kota Medan, menjadi pertimbangan utama pembatalan acara yang semula bertajuk Festival Semarak Pergantian Tahun.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan, mengatakan langkah tersebut sebagai refleksi yang baik dari kepemimpinan yang peka terhadap kondisi masyarakat.

Syaiful menyampaikan, pembatalan kegiatan yang bersifat seremonial di tengah situasi bencana dan kesulitan yang dialami sebagian warga Kota Medan merupakan bentuk empati nyata seorang pemimpin kepada rakyatnya.

“Kami mengapresiasi keputusan Pemkot Medan membatalkan festival akhir tahun. Ini adalah refleksi yang baik, sekaligus menunjukkan empati pemimpin terhadap kondisi masyarakat yang masih terdampak banjir dan membutuhkan perhatian lebih,” kata Syaiful kepada wartawan, Senin (22/12/2025).

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta semangat pengelolaan anggaran yang berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan mendesak masyarakat. Anggaran yang tidak terpakai dan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) diharapkan dapat diarahkan untuk program yang lebih prioritas, seperti perbaikan infrastruktur dan pemulihan pascabencana.

“Di saat rakyat membutuhkan uluran tangan dan kehadiran pemerintah, pembatalan acara hiburan berskala besar adalah keputusan yang bijak. Dana publik seharusnya memang didahulukan untuk kepentingan rakyat banyak,” tegasnya.

Syaiful Ramadhan berharap, keputusan ini menjadi contoh baik dalam tata kelola pemerintahan yang mengedepankan kepekaan sosial dan keberpihakan kepada rakyat.

“Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menahan diri dari euforia, dan memilih berdiri bersama rakyat di saat sulit. Kami berharap semangat ini terus dijaga,” pungkasnya. (dicky irawan)

Share:
Komentar

Berita Terkini